Asap Pekat Karhutla dan Erupsi Gunung: PGRI Minta Sekolah Diberi Diskresi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) Darurat

JAKARTA – Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) mendesak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bersama Pemerintah Daerah di seluruh wilayah terdampak bencana alam untuk segera menerbitkan kebijakan diskresi penuh kepada kepala sekolah dalam menetapkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) Darurat. Desakan ini dikeluarkan merespons makin memburuknya kualitas udara akibat paparan kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta ancaman bahaya hujan abu asam dan material vulkanik erupsi gunung berapi di berbagai daerah.

PGRI menegaskan bahwa keselamatan jiwa, kesehatan pernapasan, serta ketenangan emosional peserta didik dan pendidik harus berada di atas seluruh pertimbangan administratif kurikulum maupun kewajiban presensi fisik di sekolah.

4 Poin Utama Desakan dan Sikap Resmi PGRI

1. Pemberian Diskresi Otomatis Tanpa Birokrasi Berbelit

PGRI meminta Dinas Pendidikan daerah memangkas alur perizinan yang birokratis. Kepala sekolah bersama Komite Sekolah wajib diberi kewenangan mandiri untuk mengalihkan mode Pembelajaran Tatap Muka (PTM) ke PJJ Darurat secara instan berdasarkan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU > 150) atau rekomendasi jarak aman bencana dari otoritas resmi (BMKG/PVMBG).

2. Perlindungan Kesehatan Fisik dan Pembagian APD Medis

Paparan partikel mikroskopis (PM2.5) dari asap karhutla dan abu vulkanik berisiko tinggi memicu Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) serta iritasi berat. PGRI mendesak Pemda dan Dinas Kesehatan segera membagikan masker standar N95/KN95 gratis secara merata ke sekolah-sekolah serta menjamin tidak ada sanksi atau pemotongan tunjangan bagi guru dan siswa yang tidak hadir karena gangguan kesehatan akibat bencana.

3. Penerapan Kurikulum Darurat dan Adaptasi Moda PJJ

PGRI mengimbau seluruh pendidik untuk menerapkan penyesuaian kurikulum darurat selama masa krisis. Pembelajaran dilakukan secara fleksibel—baik dalam jaringan (daring) maupun luar jaringan (luring/modul mandiri)—dengan memfokuskan materi pada penugasan esensial, literasi, serta edukasi mitigasi bencana tanpa membebankan siswa.

4. Moratorium Pelaporan Administrasi Digital Selama Masa Bencana

Untuk mencegah burnout dan kelelahan ganda pada guru di zona merah bencana, PGRI menuntut pembekuan sementara (moratorium) pengisian pelaporan administrasi digital harian maupun platform e-kinerja. Seluruh energi guru harus diprioritaskan untuk menjaga keselamatan diri, keluarga, serta pendampingan PJJ siswa.

Matriks Panduan Respons Kedaruratan Bencana di Satuan Pendidikan

Tingkat Bahaya / Parameter	Status KBM yang Direkomendasikan PGRI	Akses & Pelaksanaan Pembelajaran
Kategori Sedang (ISPU 51–100)	Tatap Muka Terbatas (Kurangi aktivitas luar).	Penggunaan masker di kelas; jam olahraga/upacara luar ruangan ditiadakan.
Kategori Unhealthy / Siaga (ISPU > 150 / Hujan Abu)	Diskresi PJJ Darurat Kombinasi (Daring / Luring).	Pembelajaran dari rumah; penyesuaian materi esensial & tugas mandiri.
Kategori Hazardous / Awas (ISPU > 300 / Erupsi Masif)	PJJ Penuh / Penghentian KBM Sementara	Penyelamatan jiwa prioritas utama; pemulihan kesehatan & mitigasi bencana.

“Tidak ada materi pelajaran yang sebanding dengan keselamatan jiwa dan kesehatan anak-anak serta para guru. Negara harus hadir memberikan perlindungan dan kemudahan akses belajar di masa darurat bencana.” — Pengurus Besar PGRI.